Triwulan II-2015, Pertumbuhan Utang Luar Negeri Indonesia Melambat

Rupiah

NEWS-- Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II-2015 tumbuh 6,3% (yoy), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2015 sebesar 7,9% (yoy). Posisi ULN pada akhir triwulan II-2015 tercatat sebesar USD304,3 miliar, terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD134,6 miliar (44,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar USD169,7 miliar (55,8% dari total ULN). Perlambatan pertumbuhan ULN terutama terjadi pada ULN sektor swasta, dari 13,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 9,7% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, debt service ratio (DSR) atau rasio utang terhadap pendapatan ekspor sedikit membaik dari 56,9% pada triwulan I-2015 menjadi 56,3% pada triwulan II-2015.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (85,0% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada akhir triwulan II-2015 mencapai USD258,7 miliar, tumbuh 8,1% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 9,2% (yoy). ULN berjangka panjang tersebut, terdiri dari ULN sektor publik USD131,3 miliar (97,6% dari total ULN sektor publik) dan ULN sektor swasta USD127,4 miliar (75,1% dari total ULN swasta). Sementara itu, pertumbuhan ULN berjangka pendek tercatat sebesar 2,9% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh 0,7% (yoy).

ULN sektor swasta pada akhir triwulan II-2015 terutama terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas & air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,3%. Pada triwulan II-2015, pertumbuhan tahunan ULN sektor keuangan, industri pengolahan, dan listrik, gas & air bersih mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, sedangkan ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan II-2015 sejalan dengan pertumbuhan perekonomian domestik yang melambat. Bank Indonesia akan terus memonitor perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.