Daftar 45 Perda Maluku Dicabut Kemendagri

LOKKOLEDO-- Baru-baru ini sebanyak 3.143  Peraturan Daerah (Perda) di seluruh Indonesia dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghapusan tersebut atas parintah Presiden Joko Widodo.

Alasan penghapusan adalah untuk menyederhanakan aturan, memangkas izin dan meningkatkan investasi atau sering disebut easy of doing bussiness. Selain itu beberapa Perda juga dianggap melangggar Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) terutama dalam hal berpendapat dan berbuat sesuai dengan keyakinanya.

Presiden RI Joko Widodo

Adapun Perda yang dihapus Kemendagri yang terdapat di daerah Maluku adalah sebagai berikut:

1. 1668 Maluku Pajak Kendaraan Bermotor 6 Tahun 2010
2. 1669 Maluku Pengelolaan Perikanan 11 Tahun 2013
3. 1670 Maluku Pengelolaan Barang Milik Daerah 11 Tahun 2009
4. 1671 Maluku Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin 19 Tahun 2014
5. 1672 Maluku Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika 26 Tahun 2014
6. 1673 Maluku Retribusi Jasa Umum 13 Tahun 2013
7. 1674 Maluku Sistem Kesehatan Daerah 2 Tahun 2014
8. 1675 Maluku Standar Pendidikan Dasar 6 Tahun 2014
9. 1676 Maluku Kab. Buru Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 9 Tahun 2011
10. 1677 Maluku Kab. Buru Pajak Hiburan 3 Tahun 2011
11. 1678 Maluku Kab. Buru Pengelolaan Usaha Pertambangan 03 Tahun 2013
12. 1679 Maluku Kab. Buru Selatan Pajak Daerah 4 Tahun 2011
13. 1680 Maluku Kab. Buru Selatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil 17 Tahun 2011
14. 1681 Maluku Kab. Kepulauan Aru Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 9 Tahun 2014
15. 1682 Maluku Kab. Kepulauan Aru Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 10 Tahun 2014
16. 1683 Maluku Kab. Maluku Tengah Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga 23 Tahun 2011
17. 1684 Maluku Kab. Maluku Tengah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 22 Tahun 2012
18. 1685 Maluku Kab. Maluku Tengah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 15 Tahun 2010
19. 1686 Maluku Kab. Maluku Tengah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 25 Tahun 2012
20. 1687 Maluku Kab. Maluku Tengah Retribusi Penggantian Biaya Kartu Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil 08 Tahun 2009
21. 1688 Maluku Kab. Maluku Tenggara Retribusi Pelayanan Tera 19 Tahun 2012
22. 1689 Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Retribusi Jasa Umum Daerah 4 Tahun 2011
23. 1690 Maluku Kota Ambon Pajak Hiburan 3 Tahun 2012
24. 1691 Maluku Kota Tual Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 Tahun 2014
25. 1692 Maluku Kota Tual Pajak Hiburan 15 Tahun 2010
26. 1693 Maluku Utara Pedoman Perizinan Usaha Biro Perjalanan Wisata 6 Tahun 2009
27. 1694 Maluku Utara Pengelolaan Tambang Mineral Batu Bara 12 Tahun 2012
28. 1695 Maluku Utara Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 15 Tahun 2011
29. 1696 Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Retribusi Jasa Usaha 2 Tahun 2012
30. 1697 Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 6 Tahun 2014
31. 1698 Maluku Utara Kab. Halmahera Timur Retribusi Izin Gangguan 11 Tahun 2013
32. 1699 Maluku Utara Kab. Halmahera Timur Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 Tahun 2013
33. 1700 Maluku Utara Kab. Halmahera Timur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 16 Tahun 2011
34. 1701 Maluku Utara Kab. Halmahera Timur Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 13 Tahun 2013
35. 1702 Maluku Utara Kab. Halmahera Utara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 1 Tahun 2015
36. 1703 Maluku Utara Kab. Halmahera Utara Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 6 Tahun 2012
37. 1704 Maluku Utara Kab. Halmahera Utara Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 8 Tahun 2012
38. 1705 Maluku Utara Kab. Pulau Morotai Pajak Hiburan 16 Tahun 2011
39. 1706 Maluku Utara Kab.Halmahera Selatan Penyidik Pns Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Halmahera 14 Tahun 2011
40. 1707 Maluku Utara Kota Ternate Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 8 Tahun 2010
41. 1708 Maluku Utara Kota Ternate Retribusi Izin Gangguan 23 Tahun 2011
42. 1709 Maluku Utara Kota Ternate Retribusi Usaha Perikanan 25 Tahun 2011
43. 1710 Maluku Utara Kota Ternate Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 13 Tahun 2011
44. 1711 Maluku Utara Kota Ternate Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan 2 Tahun 2014
45. 1712 Maluku Utara Kota Tidore Pengelolaan Barang Milik Daerah 8 Tahun 2012

Itulah daftar perda asal Maluku yang dihapus Pemerintah