Daftar 53 Perda Papua Dicabut

LOKKOLEDO-- Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla baru-baru ini mencabut sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (Perda) di seluruh Indonesia. Penghapusan tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas parintah Presiden Joko Widodo.

Alasan penghapusan adalah untuk menyederhanakan aturan, memangkas izin dan meningkatkan investasi atau sering disebut easy of doing bussiness. Selain itu beberapa Perda juga dianggap melangggar Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) terutama dalam hal berpendapat dan berbuat sesuai dengan keyakinanya.

Ilustrasi

Dilansir dari Website kemendagri.go.id, perda asal papuan yang dicabut terdapat 53. Adapun Perda yang dihapus Kemendagri adalah sebagai berikut:

1. 1713 Papua Barat Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Tahun 2007
2. 1714 Papua Barat Pajak Kendaraan Bermotor 3 Tahun 2011
3. 1715 Papua Barat Kab. Fakfak Pajak Daerah 2 Tahun 2011
4. 1716 Papua Barat Kab. Kaimana Retribusi Imb 6 Tahun 2009
5. 1717 Papua Barat Kab. Kaimana Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Iujk) 5 Tahun 2009
6. 1718 Papua Barat Kab. Kaimana Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil 15 Tahun 2009
7. 1719 Papua Barat Kab. Manokwari Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum 10 Tahun 2011
8. 1720 Papua Barat Kab. Manokwari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 22 Tahun 2011
9. 1721 Papua Barat Kab. Pegunungan Arfak Organisasi Perangkat Daerah 2 Tahun 2016
10. 1722 Papua Barat Kab. Sorong Izin Pemungutan Hasil Hutan 6 Tahun 2008
11. 1723 Papua Barat Kab. Sorong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 24 Tahun 2013
12. 1724 Papua Barat Kab. Sorong Retribusi Izin Gangguan 2 Tahun 2013
13. 1725 Papua Barat Kab. Sorong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 14 Tahun 2013
14. 1726 Papua Barat Kab. Tambrauw Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 14 Tahun 2013
15. 1727 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil 11 Tahun 2011 
16. 1728 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 16 Tahun 2011
17. 1729 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni Pajak Hiburan 6 Tahun 2011
18. 1730 Papua Barat Kota Sorong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 18 Tahun 2013
19. 1731 Papua Barat Kota. Sorong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 15 Tahun 2012
20. 1732 Papua Pengelolaan Barang Milik Daerah 3 Tahun 2012
21. 1733 Papua Pertambangan Rakyat Daerah 14 Tahun 2008
22. 1734 Papua Retribusi Daerah 5 Tahun 2011
23. 1735 Papua Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara 15 Tahun 2013
24. 1736 Papua Penyelenggaraan Pendidikan 2 Tahun 2013
25. 1737 Papua Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 4 Tahun 2013
26. 1738 Papua Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 17 Tahun 2013
27. 1739 Papua Usaha Perikanan 9 Tahun 2016
28. 1740 Papua Adminsitrasi Kependudukan 15 Tahun 2008
29. 1741 Papua Kab. Boven Digoel Retribusi Terminal 23 Tahun 2011
30. 1742 Papua Kab. Boven Digoel Urusan Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel 5 Tahun 2008
31. 1743 Papua Kab. Boven Digoel Adminsitrasi Kependudukan 6 Tahun 2009
32. 1744 Papua Kab. Boven Digoel Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 10 Tahun 2013
33. 1745 Papua Kab. Jayawijaya Pengelolaan Barang Milik Daerah 13 Tahun 2011
34. 1746 Papua Kab. Jayawijaya Penyelenggaraan Tertib Jalan Dan Fasilitas Umum, Kebersihan, Dan Keindahan 10 Tahun 2011
35. 1747 Papua Kab. Jayawijaya Pengawasan Pemeriksaan Kualitas Air 12 Tahun 2011
36. 1748 Papua Kab. Jayawijaya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Jayawijaya 11 Tahun 2011
37. 1749 Papua Kab. Keerom Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil 15 Tahun 2011
38. 1750 Papua Kab. Merauke Penyelenggaraan Pendidikan 4 Tahun 2012
39. 1751 Papua Kab. Mimika Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil 18 Tahun 2010
40. 1752 Papua Kab. Mimika Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 27 Tahun 2010
41. 1753 Papua Kab. Mimika Bangunan Gedung 8 Tahun 2012
42. 1754 Papua Kab. Mimika Menara Telekomunikasi 9 Tahun 2012
43. 1755 Papua Kab. Mimika Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Air Tanah 6 Tahun 2012
44. 1756 Papua Kab. Nabire Pengelolaan Barang Milik Daerah 8 Tahun 2010
45. 1757 Papua Kab. Pegunungan Bintang Pajak Daerah 4 Tahun 2011
46. 1758 Papua Kab. Waropen Pajak Hiburan 7 Tahun 2012
47. 1759 Papua Kab. Waropen Retribusi Izin Gangguan 14 Tahun 2011
48. 1760 Papua Kab. Yalimo Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Tahun 2013
49. 1761 Papua Kab. Yalimo Retribusi Jasa Umum 1 Tahun 2012
50. 1762 Papua Kab. Yalimo Perizinan Tertentu 3 Tahun 2011
51. 1763 Papua Kota Jaya Pura Bangunan Gedung 17 Tahun 2011
52. 1764 Papua Kota Jayapura Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Jayapura 9 Tahun 2010
53. 1765 Papua Kota. Jayapura Retribusi Jasa Umum 2 Tahun 2012

Demikian perda yang dihapus oleh pemerintah Presiden RI Jokowi. Semoga bermanfaat.