Waow! Ditantang Debat, JK Akan Memanggil Rizal Ramli

Wakil Presiden Jusuf Kalla

NEWS-- Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa menteri yang kerap menyampaikan pernyataan yang tak sesuai dengan kebijakan pemerintah, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, harus ditegur. Teguran dinilai penting sebagai upaya menertibkan menteri yang bersikap demikian. "Ditegur, dong," kata Kalla di Jakarta, Rabu (19/8), saat ditanya mengenai cara yang tepat untuk menertibkan menteri seperti Rizal.

Menurut JK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegur Rizal. Teguran Presiden antara lain berkaitan dengan pernyataan Menko Kemaritiman itu mengenai kritik terhadap rencana Garuda Indonesia untuk membeli Airbus A350. Menurut dia, teguran terhadap Rizal merupakan hal penting untuk mengajarkan cara berperilaku baik yang sesuai dengan tata krama pemerintahan. "Bukan hanya itu, (teguran untuk) ngajar bagaimana berperilaku yang baik dan bagaimana mempunyai pikiran yang baik," ucap Kalla.

Terkait pernyataan Rizal yang menantangnya berdebat secara terbuka mengenai proyek listrik 35.000 megawat, Kalla menilai bahwa sikap yang ditunjukkan Rizal itu tidak etis. Ia memandang tidak wajar jika seorang wapres berdebat terbuka dengan menko yang merupakan bawahannya. Sebagai Wapres, Kalla bisa langsung memanggil Rizal untuk berdiskusi secara tertutup. "Tinggal kita panggil saja menkonya, jelasin," ucap Kalla.

Nantinya, Kalla bakal memanggil Rizal untuk membahas masalah ini. Mengenai kapan pemanggilan Rizal, Kalla enggan menjawabnya. "Nantilah," kata dia singkat. Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan jumlah pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 Airbus A350 tersebut.

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan, tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain menko perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengumbar kritik di hadapan publik. 

Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak JK untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut. "Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," ucap Rizal.