 |
| LOKKOLEDO |
LOKKOLEDO-- Saat ini telah ramai perbincangan usulan kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI.
Kendati demikian, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai usulan itu tidak layak. Namun, disisi lain, apakah gaji yang mereka terima itu sudah sesuai kinerjanya?
Menanggapi hal itu, Lais Abad anggota Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan hal itu belum layak. "Saya pikir tidak," kata dia, Selasa 29 September 2015.
Dia menilai, kinerja anggota dewan bisa dilihat dari beberapa hal. Menurut dia, jumlah aturan yang dihasilkan bersama dengan eksekutif dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif salah satu patokan yang bisa dijadikan landasan kelayakan.
Dia menilai, kinerja anggota dewan bisa dilihat dari beberapa hal. Menurut dia, jumlah aturan yang dihasilkan bersama dengan eksekutif dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif salah satu patokan yang bisa dijadikan landasan kelayakan.
"Kalau melihat sejauh ini, prestasi mereka belum banyak," ucap Lais.
Lais berkomentar berbeda soal kinerja Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok. Menurut dia, kinerja Ahok sudah cukup bagus dan patut mendapatkan apresiasi.
Adapun, usulan kenaikan gaji dan tunjangan ini terungkap dalam rapat dewan pada Senin 28 September 2015. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik. Taufik berujar, Dewan tak hanya mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan, tapi juga kenaikan dana reses. Sebab, menurut dia, dana sebesar Rp 10 juta untuk sekali reses tak cukup.
Adapun, usulan kenaikan gaji dan tunjangan ini terungkap dalam rapat dewan pada Senin 28 September 2015. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik. Taufik berujar, Dewan tak hanya mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan, tapi juga kenaikan dana reses. Sebab, menurut dia, dana sebesar Rp 10 juta untuk sekali reses tak cukup.
"Kalau Rp 10 juta ngumpulin ratusan orang, tekor. Mesti ada tenda, makan juga," jelas dia.
Tak hanya tunjangan Dewan yang ia usulkan naik. Taufik juga mengusulkan agar gaji gubernur turut dikerek.
Tak hanya tunjangan Dewan yang ia usulkan naik. Taufik juga mengusulkan agar gaji gubernur turut dikerek.
"Kalau gaji gubernur naik, gaji Dewan juga naik," ucapnya.
Sebab, kata dia, pedoman gaji Dewan adalah gaji gubernur. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Tuty Kusumawati, mengatakan usulan kenaikan tunjangan perumahan DPRD sedang dalam tahap pembahasan.
Menurut dia, mungkin saja usulan tersebut disetujui karena tunjangan itu belum naik hampir 10 tahun lebih. Namun, kata Tuty, jumlah kenaikannya tak terlalu signifikan.
"Tergantung kemampuan keuangan daerah," paparnya.
0 Response to "Soal Kenaikan Gaji, Pilih Mana: Ahok atau DPRD?"
Post a Comment