 |
| Presiden Jokowi |
LOKKOLEDO-- Secara tegas Presiden Jokowi tidak akan meminta maaf kepada keluarga korban tragedi G30S. Hal ini dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nashir setelah meminta klarifikasi mengenai isu pemerintah yang akan meminta maaf kepada korban tragedi Gerakan 30 September 1965 terhadap Jokowi.
"Sama sekali tak ada agenda, bahkan terpikir pun tidak, sehingga isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf, sudah terklarifikasi, Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," Jelas dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).
mengaku tidak mendapatkan penjelasan mengenai alasan mengapa Jokowi memutuskan untuk tidak meminta maaf. Namun ia yakin sang kepala negara berpegangan pada suatu prinsip.
Apapun keputusan Presiden terkait hal itu, ujar Haidar, PP Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat akan tetap memberikan dukungan penuh.
"Pada hal ini, Muhammadiyah, NU, ormas lain, dan TNI posisinya mendukung pemerintah, Kata Presiden, 'kalau kami meminta maaf, kami akan berhadapan dengan NU, Muhammadiyah, TNI," kata Haidar menirukan ucapan Joko Widodo.
Disisi lain, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan pernyataan pribadinya jika pemerintah seharusnya tidak perlu meminta maaf terkait peristiwa pembunuhan massal pascatragedi 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ryamizard berkata, peristiwa tersebut sebaiknya segera dilupakan agar seluruh komponen negara dapat fokus mengejar target pembangunan ke depan.
"Sudahlah, lupakan. Kita bangun bangsa ini ke depan. Tidak akan ada habisnya. Minta maaf berarti salah, lalu nanti akan ada yang minta ganti rugi, lalu apa lagi. Tidak akan selesai," ujar Ryamizard di Jakarta, Rabu (19/8) petang.
Pensiunan TNI berbintang empat ini menuturkan, seringnya isu PKI muncul ke publik menandakan masih ada dendam di antara anak bangsa. Menurutnya, perasaan dendam tersebut akan menghalangi langkah Indonesia menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
"Sama sekali tak ada agenda, bahkan terpikir pun tidak, sehingga isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf, sudah terklarifikasi, Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," Jelas dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).
mengaku tidak mendapatkan penjelasan mengenai alasan mengapa Jokowi memutuskan untuk tidak meminta maaf. Namun ia yakin sang kepala negara berpegangan pada suatu prinsip.
Apapun keputusan Presiden terkait hal itu, ujar Haidar, PP Muhammadiyah, sebagai organisasi masyarakat akan tetap memberikan dukungan penuh.
"Pada hal ini, Muhammadiyah, NU, ormas lain, dan TNI posisinya mendukung pemerintah, Kata Presiden, 'kalau kami meminta maaf, kami akan berhadapan dengan NU, Muhammadiyah, TNI," kata Haidar menirukan ucapan Joko Widodo.
Disisi lain, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan pernyataan pribadinya jika pemerintah seharusnya tidak perlu meminta maaf terkait peristiwa pembunuhan massal pascatragedi 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ryamizard berkata, peristiwa tersebut sebaiknya segera dilupakan agar seluruh komponen negara dapat fokus mengejar target pembangunan ke depan.
"Sudahlah, lupakan. Kita bangun bangsa ini ke depan. Tidak akan ada habisnya. Minta maaf berarti salah, lalu nanti akan ada yang minta ganti rugi, lalu apa lagi. Tidak akan selesai," ujar Ryamizard di Jakarta, Rabu (19/8) petang.
Pensiunan TNI berbintang empat ini menuturkan, seringnya isu PKI muncul ke publik menandakan masih ada dendam di antara anak bangsa. Menurutnya, perasaan dendam tersebut akan menghalangi langkah Indonesia menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
0 Response to "Tragedi G30S, Jokowi Tegaskan Tak Akan Minta Maaf"
Post a Comment