 |
| Senator DPD RI Bali, Dr. Arya Wedakarna |
LOKKOLEDO-- Kali ini, Senator DPD RI Bali, Dr. Arya Wedakarna, naik pitam. Hal ini dikarenakan tindakan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anaz yang mendukung pembangun Jembrana Jawa Bali.
Wedakarna menilai apa yang dilakukan Abdullah merupakan suatu prilaku yang mengingkari sejarah sekaligus pertandan bahwa Bupati Banyuwangi tidak paham tentang sejarah penolakan jembatan ini.
"Saya kira Bupati Anaz belum paham sejarah hubungan Jawa dan Bali. JJB ini kan sudah terus ditolak dari zaman orde Baru hingga saat ini. Jadi jika ada ide nyleneh macam ini artinya wawasan kebangsaan saudara Bupati Banyuwangi sangat sempit. Yang dia pikirkan cuma urusan kabupatennya saja tanpa memahami kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak cocok jadi pemimpin nasional. Intinya jangan bangkitkan macan tidurlah. Hubungan Bali dan Blambangan sejak zaman Kerajaan Majapahit sudah baik. Secara budaya jangan diganggu," tegas Wedakarna.
Selain mengecam, Wedakarna juga mengingatkan Bupati Banyuwangi, bahwa ide JJB ini akan menjadi bumerang bagi pemimpin Banyuwangi, karena di Banyuwangi sendiri umat Hindu asli Jawa pasti akan sepaham dengan sikap umat Hindu Bali, apalagi umat Hindu di Banyuwangi, menurut laporan tokoh umat disana saat saya kunker beberapa kali, masih banyak mengalami diskriminasi.
"Sebelum mengomentari daerah lain, mohon instrospeksi diri dulu lah. Umat Hindu suku Jawa di Banyuwangi masih perlu banyak perhatian. Mereka masih sulit mendapatkan Akta Nikah, minimnya Guru Agama Hindu, kurangnya perhatian terhadap pura dan tempat suci disana. Ini temuan DPD RI. Sedangkan saya ingatkan bahwa di Bali itu cukup banyak ada orang Banyuwangi yang cari kerja, cari makan dan cari hidup dari berkah pariwisata Bali yang berasal dari adat Hindu." ujar dia.
"Jangan sampai dengan isu ini ada benturan antara orang Bali dan Banyuwangi. Secara ekonomi, Bupati Banyuwangi juga harus paham ada banyak komoditi di Bali dipasok dari Banyuwangi. Kalau macam-macam, rakyat Bali bisa boikot produk Banyuwangi dan datangkan dari daerah lain ya. Jadi simpan saja ide JJB selama-lamanya. Tidak usah ganggu Bali. Bagi saya ide JJB adalah mustahil dan akan kami gagalkan di Jakarta. Kami diajarkan oleh leluhur Nusantara, bahwa sejak dulu Bali dan Jawa harus dipisahkan dengan beberapa alasan. Dan jangan coba-coba langgar dawuh leluhur agar tidak kena karma," sambungnya.
Wedakarna pun mengapresiasi aspirasi rakyat Jembrana yang siap berada digarda terdepan menolak JJB ini.
"Isu SARA ini lagi sensitif di Bali. Semakin banyak orang Bali yang mempertanyakan nilai toleransi pendatang di Bali.Jadi hati – hati jika ingin berbicara tentang kedaulatan wilayah orang, semua harus dalam bingkai NKRI, bukan hanya pertimbangan faktor ekonomi," kata dia.
Wedakarna menilai, dukungan yang dilakukan Bupati Banyuwangi, lebih banyak merugikan orang Bali. Pasalnya sekarang ajah belum ada jembatan sudah banyak kriminal yang dilakukan para pendatang. Apalagi jika jembatan tersebut jadi.
"Sekarang saja belum ada jembatan, Bali sudah dipenuhi oleh prostitusi dari luar Bali, Bali jadi target Islamic State, Bali sudah penuh dengan kriminal-kriminal dari kaum pendatang, belum lagi banyak masalah sosial disebabkan oleh nyama dauh tukad. Jangankan JJB, ide jembrana selat sunda yang digagas SBY saja digagalkan oleh Jokowi. Mari lihat laut sebagai pemersatu, bukan pemisah. Untuk itu rakyat Bali harus bersatu, yang penting berani bersuara. Bali adalah Pandawa, walau minoritas pasti menang melawan Qurawa karena membela Dharma. Jangan takut. Saya jaga gawang di pusat," jelas pria yang juga menjabat sebagai President The Sukarno Center.
Sumber; Hindu Alukta
0 Response to "Marah, Wedakarna: Wawasan Kebangsaan Bupati Banyuwangi Sangat Sempit"
Post a Comment