Masyarakat Bali Kecam Postingan Provokator Posmetro

Postingan Provokator Posmetro. Info

LOKKOLEDO-- Masyarakat Bali mengencam postingan artikel Posmetro akibat menyebut "Jokowi Telah Disandera Parpol, Anggota DPD Bali Ajak Warganya Tak Pilih Jokowi Lagi di 2019,". Hal ini dikarenakan apa yang ditulis Posmetro tidak sesuai dengan pidato yang di sampaikan oleh Anggota DPD asal Bali, Wedakarna saat menggelar Podium Bali Bebas Berbicara Apa Saja (PB3AS) di Lapangan Renon Denpasar, Bali,  Minggu (27/3/2016).

"Berita posmetro cari sensasi...pidatonya tdk ada bilang gitu "ngajak tidak memilih"...ada rekamannya koq ...klik di Youtube," kata Ida Bagus Parwatha dalam postingannya.

Menanggapi hal itu, ratusan masyarakat yang bergabung dalam forum SUKA DUKA semeton BALI, menilai berita postingan Posmetro sudah berlebihan dan mengandung provokatif yang bisa menimbulkan pertikaian.

" Berita terlalu berlebihan, tonton dulu videonya baru muat berita. Ini sudah terlalu provokator, mana ada Wedakarna bilang jgn pilih jokowi. Dia sudah ingin mengadu domba jeg bakar ndase kantorne," protes masyarakat Bali.

Selain itu, mereka juga mengancam akan melaporkan Posmetro ke kepemerintah agar Websidenya di tutup. Hal ini dikarenakan, apa yang di posting sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan sudah melanggar undang-undang Pers.

"Laporkan ke pihak pemerintah biar websidenya ditutup kalau tidak dihapus," kata salah satu pengguna facebook dan akun facebooknnya, Senin 28 maret 2016.

Seperti diketahui sebelumnya Posmetro .Info telah memposting artikel yang berjudul "Jokowi Telah Disandera Parpol, Anggota DPD Bali Ajak Warganya Tak Pilih Jokowi Lagi di 2019." artikel ini dinilai masyarakat Bali tidak sesuai dengan apa yang telah di katakan Wedakarna saat melakukan Pidato. Akibatnya, mereka mengancam akan melaporkan Posmetro ke Pemerintah.

Barikut Postinga dari Posmetro:

Judul: Jokowi Telah Disandera Parpol, Anggota DPD Bali Ajak Warganya Tak Pilih Jokowi Lagi di 2019 

Anggota DPD asal Bali, Wedakarna, tampil di Podium Bali Bebas Berbicara Apa Saja (PB3AS) di Lapangan Renon Denpasar, Bali,  Minggu (27/3/2016), untuk memberikan komentar terkait program dan kontra reklamasi Teluk Benoa."Saya (Anggota DPD asal Bali) sudah tiga kali mengirimkan surat Kepada Presiden Joko Widodo untuk menolak Peraturan Presiden (Prespres) Nomor 51 Tahun 2014. Saya yakin Pak Jokowi akan mencabut (Perpres nomor 51/2014) ini, apalagi ini kan produk rezim sebelumnya (Pemerintahan SBY)," kata Wedakarna.

 Wedakarna juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi  telah disandera Partai Politik (Parpol). "Saya yakin masalah demo, masalah menolak reklamasi, dan isu reklamasi sudah di meja Presiden, namun Presiden tersandera oleh orang-orang politik yang ada di Jakarta!" tegasnya.

"Cara satu-satunya membujuk Presiden ialah menekan Presiden untuk mencabut Perpres nomor 51/2014, termasuk menekan parpol  di belakangnya!" tambahnya.

Wedakarna juga mengancam untuk mengajak rakyat Bali tidak memilih Jokowi lagi pada pemilu presiden mendatang dan tidak memilih partai yang mengusungnya, termasuk ajakan "golongan putih" (golput) atau tidak memberikan suara saat pemilu.

"Tenang saja, beliau (Jokowi) sedang mencari momentum. Kalau sampai 2019 tidak dicabut oleh Presiden Jokowi, kita balikan angka 72 persen (perolehan suara) menjadi 27 persen. Kalau perlu golput. Golput hak masyarakat kita," ujarnya.