Wedakarna Prihatin Presiden Tersandera Situasi Mencabut Perpres 51/2014

Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS (President The Sukarno Center ) Bersama Menteri Perikanan dan Kelautan RI Susi Pujiastuti di Mandarin Jakarta

LOKKOLEDO-- Amunisi para pejuang tolak reklamasi di Tanjung Benoa semakin bertambah. Setelah mendapatkan penolakan keras dari anggota DPD RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III selaku Senator RI utusan Bali, kini The Sukarno Center Tampaksiring yang digawangi oleh putri dan cucu Bung Karno pun turun tangan untuk mendesak dibatalkannya Reklamasi Tanjung Benoa. Dan hal ini disampaikan oleh Dr. Arya Wedakarna saat bertemu dengan Menteri Perikatan dan Kelautan RI, Susi Pudjiastuti di Jakarta.

“Saya sudah dapat restu dari Mba Menur dan Mas Paundrakarna, cucu Bung Karno bahwa beliau – beliau dalam kapasitas sebagai penasihat The Sukarno Center Tampaksiring menolak rencana reklamasi Tannjung Benoa. Beliau – beliau berjanji akan menyampaikan ke ring 1. Semua cara harus dilakukan untuk menggagalkan Reklamasi Tanjung Benoa. Saya akan memanfaatkan akses politik saya demi mendukung perjuangan kaum Marhaenis agar kawasan suci Teluk Benoa agar dipertahankan.”ungkap Gusti Wedakarna.

Iapun menyatakan bahwa masalah Tanjung Benoa ini sudah dimonitor oleh pembina The Sukarno Center yakni Ibu Sukmawati Sukarno Putri. “Setiap saat kami terus update perkembangan hal ini. Kami juga memonitor pertemuan tokoh Bali di Kantor Menteri pada 29 Februari 2016 kemarin. Juga berkomunikasi dengan orang didalam Istana. Saya yakin, masalah ini sudah didengar Presiden RI.”ungkap Gusti Wedakarna.

Iapun meminta pada rakyat Bali untuk terus bergerak dan menyadarkan pemerintah. Iapun menyatakan bahwa urusan Reklamasi Tanjung Benoa ini adalah urusan elit tingkat tinggi, bukan hanya sekedar pembangunan destinasi baru wisata, tapi ada pertarungan ideologi dan kepentingan penguasa dan pengusaha disana.

“Saya ini bekerja sebagai wakil rakyat di Senayan, dititik epicentrum politik Indonesia.Saya paham bahwa masalah Reklamasi ini tidak sesederhana seperti masalah reklamasi di Ancol Jakarta Utara atau Reklamasi di Manado Sulut. Tapi ini masalah mempertaruhkan kepentingan partai politik tertentu, dan juga persaingan usaha dari investor besar di Indonesia selain juga urusan gengsi politik.Selain itu ini adalah grand design menghancurkan agama Hindu dan budaya Bali. Ini sudah perang Bharatayudha. Secara politik, saya lihat Presiden Ri tersandera, karena urusan cabut Perpres saja kok lama? Pasti ada sesuatu. Ya kita tunggu ketegasana Presiden RI. ”ungkap Gusti Wedakarna. Lalu apa yang harus dilakukan Bali ?

“Kita Buying Time, aksi gerakan rakyat harus dihidupkan terus. Demo, pemasangan Baliho, aksi – aksi dilapangan harus terus menyala. Diplomasi yang dilakukan adat, LSM, NGO dan Tokoh harus terus digelorakan. Nah urusan politik dan berhubungan dengan negara itu urusan kami di DPD RI. Semua bergerak, semua gotong royong dan semua harus bersatu. Demi Bali. Dan mari syukuri hikmahnya, dengan ada kejadian Reklamasi ini, semua unsur adat bersatu, anak muda Bali bersatu dan ini yang sebenarnya yang saya inginkan, bahwa alam menyatukan komponen Bali. ”ungkap Gusti Wedakarna.

Ia berharap dengan turunnya dukungan dari The Sukarno Center akan memperkuat argumentasi bahwa Reklamasi Teluk Benoa tidak layak. “Saya senang bahwa lingkaran elit di Jakarta khususnya anggota dewan pembina The Sukarno Center sudah sevisi menolak reklamasi. Sekarang tinggal mendesak presiden saja dan siapkan Gubernur Bali yang baru di 2018 yang berani tolak reklamasi. Perjuangan disistem politik adalah mutlak. Tiang jaga gawang di Jakarta, dan mohon rakyat Bali maklum jika saya jarang menemani di lapangan untuk aksi tolak reklamasi. Bagi bagi tugas nggih dan hadapi semua dengan semangat jengah. Kita puputan. ”ungkap Gusti Wedakarna.